PERENCANAAN TENAGA KERJA BERBASIS EKONOMI DIGITAL SEKTOR PERTANIAN HORTIKULTURA DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT
Kerangka Pikir
Pada bab ini diuraikan tinjauan hasil penelitian terdahulu (penelitian sebelumnya) sebagai acuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan dan mengetahui posisi penelitian dalam tema perencanaan tenaga kerja di sektor pertanian, khususnya hortikultura dengan mempertimbangkkan Revolusi Industri 4.0. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja dan pengembangan ekonomi digital merupakan tema utama yang dipilih dalam kajian pustaka penelitian ini dengan judul “Perencanaan Tenaga Kerja Berbasis Ekonomi Digital di Kabupaten Cianjur”, yaitu: 1. Perencanaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Efektif: Strategi Mencapai Keunggulan Kompetitif yang dilakukan oleh (Widajanti dan Erni, 2017). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perencanaan yang efektif harus mengitegrasikan antara perencanaan SDM dengan perencanaan strategik dan operasional. Penelitian tersebut hanya untuk perusahaan, populasinya adalah karyawan pada satu perusahaan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan populasinya adalah tenaga kerja satu kabupaten fokusnya pada tenaga kerja pada sektor pertanian di Kabupaten Cianjur khususnya hortikultura. Penelitian yang dilakukan oleh Widajanti juga tidak membahas tentang skill tenaga kerja, dan pemanfaatan IT dalam aktivitas tenaga kerja. Hal yang 24 25 penting dicatat adalah bahwa perencanaan SDM sebaiknya diintegrasikan dengan perencanaan 2. Enabling Digital Entrepreuneurs oleh Welsum, 2016. Kewirausahaan digital merupakan proses menciptakan bisnis, produk, atau layanan yang berbasis internet (IoT). Dalam penelitian tersebut hanya melihat sector-sektor apa yang muncul dengan diterapkannya IoT secara luas. Salah satu upaya untuk dapat memberdayakan usaha di bidang pertanian di suatu kawasan yang pada umumnya masih konvensional perlu didukung tenaga kerja yang terampil, infrastruktur IT yang memadai, lingkungan bisnis digital yang dinamis dan kompetitif. Penelitian ini juga belum melihat keterlibatan lembaga pemerintah baik di tingkat lokal, propinsi maupun pusat. 3. What is The Digital and How to Measure It, 2006 oleh Gumah dan Jamaluddin. Tulisan ini menyajikan elemen-elemen ekonomi digital dan pengukuranya. Pengukuran ekonomi digital dengan menggunakan tiga metode yaitu data e-commerce, infrastruktur TIK, karakteristik demografi dan tenaga kerja. Artikel ini merupakan tulisan ilmiah pendek (esay), yang menjelaskan tentang pengukuran kuantitatif peringkat ekonomi digital, yang tidak menyebut lokus dan obyek spesifik yang diukur. 4. Wahyu Indah Nur Hidayah, 2017. Man Power Planning dan Workload Analysis Pada Unit Human Capital PT Angkasa Pura II (PERSERO). Meneliti tentang evaluasi metode pelaksanaan perencanaan tenaga kerja di Perusahaan Angkasa Pura II, dengan menggunakan Teori Managing Performance Managing People, Ainsworth (2007); dan Teori Performance
Deskripsi
-
Kesimpulan & Saran
Berdasarkan deskripsi dan analisis data hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan tenaga kerja berbasis ekonomi digital di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: 5.1.1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Ekonomi Digital Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam perencanaan pembangunan berbasis ekonomi digital, belum secara eksplisit disebutkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. 1. Pada Level Provinsi yang tertuang pada Misi Provinsi Jawa Barat yaitu “Produktivitas dan daya saing usaha ekonomi masyarakat melalui teknologi digital” 2. Pada Level Provinsi terdapat pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang berbunyi “Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur pemanfaatan IPTEK dan SDM”. 3. Pada Level Provinsi di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat yaitu “Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dalam Memanfaatkan TIK dan Jaringan Pemasaran”. 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat “Mengembangkan kluster industry, kemitraan dan pemanfaatan TIK” 281 282 5. Pada Level Nasional ada pada Kementerian Kominfo yang tertulis “Mendorong penerapan TIK, Mengembangkan SDM Talenta Digital dan Ekosistem Ekonomi Digital” 6. Pada level kabupaten dari lima dinas yang secara langsung mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengembangan ekonomi digital hanya ada satu dinas yang telah merintis yaitu Diskominfosantik. 5.1.2. Perencanaan Tenaga Kerja Berbasis Ekonomi Digital di Kabupaten Cianjur Perencanan tenaga kerja berbasis ekonomi digital sektor pertanian hortikultura secara faktual belum ada, walaupun secara yuridis ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk menjembatani antara ketiadaan kebijakan penerapan RI 4.0 dengan perencanaan tenaga kerja diperlukan penyusunan perencanaan skenario kebijakan. Berdasarkan perkiraan tenaga kerja yang terdampak secara positip dan kesinambungan program yang ada, maka skenario I terpilih sebagai skenario pembangunan dan sekaligus menjadi landasan untuk perencanaan tenaga kerja. Berdasarkan skenario yang terpilih, kebutuhan tenaga kerja pada periode 2021 2024 sebesar 12.028. Proporsi penyerapan tenaga kerja per tahapan budidaya yang tertinggi pada tahap pemeliharaan (39,39%) dan terendah pemasaran (0,69%). Kelebihan Tenaga Kerja pada akan dilakukan pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja hanya dilihat dengan sudut pandang nilai ekonomis. Namun di Kabupaten Cianjur tidak demikian halnya. Penerapan RI 4.0 oleh Poktan dan Usaha Tani swasta secara humanis, masih mempertimbangkan teknik intensifikasi dan ekstensifikasi yang membuka lapangan kerja, dampak sosial, kondisi fisik medan garapan, serta efisiensi pemakaian teknologi. Dengan demikian terdapat koreksi teori Mondy dalam hal pertimbangan penerapnnya terutama aspek teknis dan penyerapan per tahapan budidaya, lokalitas dan efisiensi teknis. Tujuan ekonomis harus dikompromikan dengan masalah sosial yakni meminimalisir dampak pengurangan tenaga kerja. Penerapkan RI 4.0, pada seluruh usahatani hortikultura di Kabupaten Cianjur mempertimbangkan aspek sosial. Teknologi modern diperlukan pada tahapan pasca panen. Dengan pemikiran yang demikian, maka Teori Mondy terkait dengan kelebihan tenaga kerja bisa dikurangi resikonya terhadap empat tindakan pengurangan tenaga kerja. Untuk dapat menerapkan Teori Mondy dan mencapai proyeksi tenaga kerja pada Tahun 2024 di perlukan peran lembaga lembaga dari pemerintah daerah. 5.1.3. Skenario Perencanaan Tenaga Kerja Berbasis Ekonomi Digital di Kabupaten Cianjur Penerapan scenario I, yaitu Penerapan RI 4.0 pada Kelompok Tani Hortikultura, sebagai acting disusun Peran Lembaga-lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, dalam Perencanaan Tenaga Kerja yang menjadi novelty dalam penelitian ini. Bagi Peran Lembaga dalam Perencanaan Tenaga Kerja Berbasis Ekonomi Digital di Kabupaten Cianjur sebagai berikut: 1. Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura mempunyai peran pada seluruh tahapan budidaya pertanian (7 tahapan). 284 2. Dinas Kominfosantik mempunyai peran hanya pada tahapan pemasaran 3. Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai peran pada tahapan budidaya pengolahan pasca panen dan pemasaran. 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berperan pada seluruh tahapan budidaya. 5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diperlukan pada seluruh tahapan budidaya pada awal Kerjasama dengan pihak lain. Bappeda berperan sebagai koordinator program dan mendukung secara penuh pelaksanaan program yang dipimpin oleh Dinas Pertanian dan Disnakertran. Perencanaan tenaga kerja per sektor diperlukan dan didudukkan pada Tupoksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada Disnakertrans. Dengan demikian dapat diketahui pengaruh RI 4.0 pada sektor-sektor yang ada, dan bahkan dapat lebih detail per tahapan budidaya pada sektor pertanian hortikultura.
File Screenshot
